KEWENANGAN KEPALA DAERAH DALAM MELAKUKAN INOVASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DI DAERAH

Abstract

Seiring dengan berlakunya undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan
daerah, banyak memberikan konsekuwensi terhadap kewenangan yang dijalankan kan
oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah urusan pemerintahan konkuren yang
menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini juga masih ditambah dengan adanya
undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa yang memberikan kewenangan kepada
desa untuk memperoleh akses dana dari APBN. Kewenangan yang diberikan oleh dua
undang-undang diatas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah
satu cara yang dilakukan adalah dengan pengembangan kawasan industri sebagai pusat
perekonomian daerah. Penanaman modal atau investasi secara langsung di sektor riil
memiliki peran yang dominan dalam pembangunan perekonomian daerah. Selain
kegiatan ini memberikan efek pengganda (multiplier) pada pertumbuhan pendapatan
daerah, penanaman modal dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat di
lokalitas dimana investasi tersebut ditanam. Penanaman modal yang memiliki multipler
keterkaitan tinggi dapat menghasilkan peningkatan lapangan kerja dan perkembangan
industri hilir dan industri pasokan. Seluruh rangkaian kegiatan kehadiran penanaman
modal di daerah pada akhirnya akan memberikan dampak pada peningkatan kemampuan
warga masyarakat dan perusahaan-perusahaan swasta daerah melakukan pembayaran
pajak pada kas Pemerintahan Daerah.