Evaluasi Strategi dan Arah Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Suatu Tinjauan di Kota Surabaya)
Abstract
Penciptaan lapangan pekerjaan
dan pengentasan kemiskinan di perkotaan
merupakan dua dari beberapa masalah
besar yang harus dipecahkan. Sektor
informal pada dasarnya adalah salah satu
bentuk respon migran dan masyarakat
miskin di kota terhadap pembangunan
antar daerah yang tidak merata,
urbanisasi, meluasnya tingkat
pengangguran dan merebaknya tekanan
kemiskinan. Keberadaan PKL pada
dasarnya bukanlah semata-mata beban
atau gangguan bagi keindahan dan
ketertiban kota. PKL dan kaum migran
adalah sebuah potensi terpendam, yang
bila dikelola dengan bijak dapat menjadi
sumber pemasukan bagi PAD Kota
Surabaya.
Krisis multi dimensi yang terjadi di
Indonesia pada masa reformasi telah
membawa dampak yang luarbiasa bagi
peningkatan jumlah pengangguran. Di
samping semakin besarnya arus
urbanisasi yang menyebabkan semakin
sulit mencari pekerjaan, sampai kepada
buruh atau karyawan yang terpaksa
berhenti kerja karena mengalami
pemutusan hubungan kerja dari
perusahaan tempat mereka bekerja.
References
Awang, Rasdian (2009). ‟PKL sebagai
Pendukung Perekonomian
Kota: Antara Pengembangan,
Penataan & Penggusuran’.
Diakses dari
a.org.tanggal 8 Maret 2010
pukul 11.00 WIB.
Badan Perencanaan Pembangunan Kota
Surabaya. (2003). „Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota
Surabaya 2003-2013‟.
Surabaya: Bappeko
Surabaya.
Denny, hardi (2007). ‟Pemberian Tenda
Bagi PKL Alun-Alun Sidoarjo‟.
Diakses dari
http://dennyhardi.multiply.com
tanggal 8 Maret 2010 pukul
00 WIB.
Firdausy, Carunia Mulya. (1995). „Model
dan Kebijakan
Pengembangan Sektor
Informal Pedagang Kaki
Lima‟. Pengembangan Sektor
Informal Pedagang Kaki Lima
di Perkotaan. Jakarta: Dewan
Riset Nasional dan Bappenas
bekerjasama dengan
Puslitbang Ekonomi dan
Pembangunan LIPI.
(Perda) No 17 tahun 2003 tentang
Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima (PKL).
Firdausy, Carunia Mulya. (1995). „Model dan Kebijakan
Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima‟. Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di Perkotaan. Jakarta: Dewan Riset Nasional dan Bappenas bekerjasama dengan Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI.
(Perda) No 17 tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).
Hambali, H., Khumaidi, K., & Aminullah, A. (2016). ANALISIS KEBIJAKAN PERDA NO. 02 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PASURUAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK. SKETSA BISNIS, 3(2), 23-31. Aminullah, A. (2016). ANALISIS SITUASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH. SKETSA BISNIS, 3(1).
Copyright (c) 2019 KEBANGSAAN

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.