ANALISIS SITUASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH

  • Aminullah Aminullah

Abstract

Aktor kebijakan merupakan kunci dalam perumusan peraturan daerah, karrena Aktor Kebijkan akan menentukan bagaimana design dari pelaksanaan perumusan kebijakan tidak akan lepas dari peran aktor kunci ini. Wacana tentang perumusan Peraturan Daerah ini adalah suatu yang berfokus pada peraturan yang dirumuskan, dilaksanakan dan kemudian akan dievaluasi pelaksanaannya yang ada di suatu wilayah, kabupaten atau kota. Locusnya adalah objek peraturan dalam hal ini tak ada lain adalah masyarakat yang berada dalam wilayah, kabupaten atau kota tertentu.

References

Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere, 2001, Penyusunan Rancangan Undang-undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis, Jakarta : Proyek ELIPS Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kusnardi, Moh.dan Bintan R. Saragih, 1980, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta : Penerbit PT Gramedia.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, ed., 2004, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI.

Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya : PT Bina Ilmu.

Sad Dian Utomo, 2003, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan”, dalam Indra J. Piliang, Dendi Ramdani, dan Agung Pribadi, Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi, Jakarta : Penerbit Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa.

Published
2018-08-26
How to Cite
Aminullah, A. (2018). ANALISIS SITUASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH. SKETSA BISNIS, 3(1). Retrieved from https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS/article/view/1161
Section
Articles