##plugins.themes.engagementTheme.article.main##

Khoirul Huda

One of the objectives of the state being established is to protect life and advance the welfare of the nation, so the government is obliged to help fulfill the basic rights of society. The high mortality rate for mothers and newborns is not just a matter of fate, but something that is done by humans. The maternal and newborn mortality rate in Indonesia is the highest compared to other countries in ASEAN. In response to this, the Pasuruan Regency Government responded by making a policy in the form of the establishment of the Penakib Forum which has a vision to make Pasuruan district a safe, safe and pleasant place for every pregnant woman. and newborns. This forum consists of all cross-sectoral components, namely consisting of the health office, referral hospitals, puskesmas, village midwives, health cadres, and community organizations in Pasuruan Regency. This vision is in accordance with the regional medium-term development plan (RPJMD) for 2018 - 2023 which carries the vision "The realization of a Prosperous, Maslahat and competitive Pasuruan Regency".


______________________________________________________________________


Negara didirikan salah satu tujuannya adalah untuk melindungi  kehidupan dan memajukan kesejahteraan bangsa, maka pemerintah berkewajiban membantu memenuhi hak-hak dasar dasar masyarakat. Tingginya angka kematian ibu dan bayi baru lahir bukan sekedar bicara takdir, namun ada suatu kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Indonesia tertinggi dibandingkan dengan negaralain di ASEAN.menganggapi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Pasuruan merespon dengan membuat kebijakan dalam bentuk pendirian Forum penakib yang memiliki visi untuk mewujudkan Kabupaten Pasuruan menjadi tempat yang aman, selamat dan menyenangkan bagi setiap ibu hamil dan bayi baru lahir. Forum  ini terdiri dari seluruh komponen lintas sektoral, yaitu terdiri dari dinas kesehatan, rumah sakit rujukan, puskesmas, bidan desa, kader kesehatan, serta organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Pasuruan. Visi ini sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2018 - 2023 yang mengusung Visi “ Terwujudnya Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan berdaya saing”.


Keywords: Participatory policies, penakib forums, reduction in mortality Kebijakan partisipatif, forum penakib, penurunan kematian
Abdul Kadir, M. (2015). Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti., 8(1), 52.
Arsyad, L. (2002). Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. In Bpfe.
Fibriyani, V., & Mufidah, E. (2018). Pengaruh faktor eksternal dan internal terhadap kinerja UMKM di kota pasuruan. Jurnal akuntansi, 3(3), 873. https://doi.org/10.30736/jpensi.v3i3.190
Gischa, S. (2020). Otonomi Daerah: Definisi, Asas, Tujuan, Hak dan Kewajibannya.
Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. Kebijakan Publik Deliberatif, 1–315.
Huda, K. (2014). Pertanggungjawaban Hukum Tindakan Mal-Administrasi Dalam Pelayanan Publik. Jurnal Heritage, 2(2), 13.
M, A. P. (2019). Inovasi Kebijakan Publik Dalam Perpektif Administrasi Publik. Jurnal Meraja, 2(3), 1–13.
Mahluddin. (2019). Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter Kota Jambi : Kasus Pemerintah Daerah Kota Jambi, Dinas Pendidikan Kota Jambi dan SMA di Kota Jambi. Primary Education, 1, 1–15.
Moorman, C., Deshpande, R., & Zaltman, G. (1993). Factors Affecting Trust in Market Research. Journal of Marketing, 57(1), 81–101.
Nolen, R. S. (2006). Hoping for the best, preparing for the worst. Journal of the American Veterinary Medical Association., 228(1), 11–12. https://doi.org/10.1108/ijcma-03-2018-0040
Pemerintah RI. (2009). Undang-undang RI No.44. Kementerian Sekretariat Negara, Vol. 2, p. 255.
Pribadiono, A. (2014). Pelayanan Publik dan Lembaga Ombudsaman RI dalam Upaya Percepatan Pencapaian Tujuan Negara Kesejahteraan. Lex Jurnalica, 11(2), 171–181.
Rakhmawati, A., Rahardjo, K., & Kusumawati, A. (2019). Faktor Anteseden dan Konsekuensi Green Supply Chain Management. Jurnal Sistem Informasi Bisnis. https://doi.org/10.21456/vol9iss1pp1-8
Rizal, S., Tinus, A., & Widodo, R. (2018a). Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kabupaten Pasuruan Pembangunan Nasional merupakan. Civic Hukum, 102, 102–110.
Rizal, S., Tinus, A., & Widodo, R. (2018b). Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Publik Tentang Bpjs Kesehatan di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. Jurnal Civic Hukum, 3(1), 102. https://doi.org/10.22219/jch.v3i1.7732
Rohidin. (2016). Pengantar Hukum Islam. Buku Ajar Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia.
Simarmata, J. (2015). Perspektif Kebijakan Daerah dalam Konteks UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan Terkait. Jurnal Legislasi Indonesia, 12 (2), 1–34.